0 operator Online  
  Home Berita
Peraturan & Perundangan
•    PerGub No 34 Tahun 2013
•    PP NOMOR 24 TAHUN 1976
•    PP NO. 45 TAHUN 2007
•    PP NOMOR 48 TAHUN 2005
•    PP No.13 Tahun 2002
•    PP No.12 Tahun 2002
•    PP No.11 Tahun 2002
•    PP No.97 Tahun 2000
•    PP No. 8 Tahun 2003
PP No. 8 Tahun 2003
24 November 2004, 4:41 pm

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG


PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

b.Bahwa Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah;

c.bahwa sehubungan maksud huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat:

    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
    2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
    3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
    4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
    5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

 

 MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

    1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
    2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
    3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau perangkat pusat di Daerah.
    5. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    6. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
    8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
    9. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
    10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD.
    11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
    12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
    13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
    14. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
    15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
    16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
    17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KRITERIA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal2

(1)OrganisasiPerangkatDaerah dibentuk berdasarkan pertimbangan :

a.kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah;

b.karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah;

c.kemampuan keuangan Daerah;

d.ketersediaan sumber daya aparatur;

e.pengembangan pola kerja sama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

(2)Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah.

(4)Penjabaran tugas dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1)Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada kriteria penataan Organisasi Perangkat Daerah.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini


[arsip berita/artikel]
 
Page created in: 0.123 seconds.